Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan umum. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, namun  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah .

          Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten mempunyai tugas pengaturan, pembinaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas.

 

I.   Sejarah dan Perkembangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri

     Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1953 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai pekerjaan umum kepada kabupaten-kabupaten dan penegasan mengenai pekerjaan umum dan daerah otonom, kabupaten, kota besar, dan kecil yang diserahkan kepada daerah meliputi :

a.    Jalan – jalan umum beserta bangunan-bangunan turutannya

b.    Lapangan – lapangan dan taman – taman

c.    Pembuluh – pembuluh pembilas, got – got dann riol – riol

d.    Penerangan jalan

e.    Tempat perkuburan umum

f.      Pasar – pasar dan los pasar

g.    Sumur – sumur bor

h.    Pesanggrahan – pesanggrahan

i.      Pencegahan bahaya kebakaran

j.      Bangunan – bangunan umum

k.    Gedung – gedung negara

 

Sampai dengan tahun 1966, semua jenis kegiatan tersebut diatas masih dilaksanakan oleh unit pekerjaan umum, kemudian sesuai dengan berkembangannya volume kegiatan dan pembangunan maka kegiatan yang bersifat ke-PU-an seperti diuraikan dalam PP No. 18 tahun 1953, satu persatu mulai ditangani oleh unit-unit tersendiri.

 

II.    Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum

Adapun dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten ....... yaitu :

1.  PP No. 18 Tahun 1953 tentang penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan umum kepada Propinsi (LD. No. 395)

2.  Undang – undang No. 15 tahun 1974, tentang pokok-pokok di daerah (bagian kesebelas pasal 49) mengenai dinas daerah, yaitu :

     a.  Dinas daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah. Pembentukan susunan organisasi dan formasi dinas dengan pedoman ditetapkan oleh menteri dalam negeri.

     b.  Peraturan Daerah yang dimaksud ayat 2 pasal ini, berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang.

3.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 tahun 1977, tentang pedoman pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah.